GUSUR TANPA RELOKASI : Negara Lebih Sayang Estetika daripada Perut Rakyat Kecil
BOGOR – Aksi penertiban lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Raya Edi Sukma, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, memicu reaksi keras dari berbagai elemen. Pembongkaran yang menyasar kawasan dari Perumahan Mutiara Lido hingga sekitar Masjid Al-Azim ini dinilai dilakukan secara mendadak tanpa disertai solusi bagi kelangsungan ekonomi para pedagang.
Proses penertiban yang dilakukan bertepatan dengan wacana kunjungan pejabat tinggi negara ke wilayah Cigombong ini, memaksa puluhan pedagang kehilangan tempat usaha. Ketiadaan lahan relokasi yang disiapkan pemerintah membuat para pelaku usaha kecil kini terancam kehilangan mata pencaharian utama.
Pimpinan Redaksi lingkarjabar.com, Hadi, secara tegas mengkritik langkah pemerintah yang dinilai lebih mengedepankan tindakan represif dibandingkan pendekatan humanis. Menurutnya, penataan kawasan sah-sah saja dilakukan, namun harus dibarengi dengan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat kecil.
"Kita tidak bisa begitu saja menghilangkan kemampuan orang untuk berusaha. Jika penertiban dilakukan sesuai aturan tata ruang, itu sah-sah saja. Namun, pemerintah wajib menyediakan solusi relokasi agar roda ekonomi masyarakat tetap berputar," ujar Hadi, Sabtu (18/07/2026).
Hadi menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya soal penegakan aturan hukum semata, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. "Pemerintah seharusnya memanusiakan warga sebelum melakukan penataan agar masyarakat kecil tidak selalu menjadi pihak yang menanggung dampak paling berat," tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Pimpinan Redaksi fokusupdate.com, Indra, menyesalkan pola penertiban yang terkesan 'kejar tayang' demi menyambut kunjungan pejabat. Ia menilai pemerintah seharusnya hadir untuk melindungi warga, bukan menyingkirkan mereka dari ruang hidupnya.
"Jika Pemkab Bogor mengklaim ini adalah program penataan serentak, maka seharusnya ada tanggung jawab moral dan logistik untuk merelokasi pedagang, bukan sekadar menggusur lalu membiarkan mereka terlantar," tegas Indra.
Tanggapan Pihak Kecamatan
Menanggapi kritik tersebut, Pemerintah Kecamatan Cigombong membantah bahwa penertiban dipicu oleh rencana kunjungan kerja Presiden RI dan Gubernur Jawa Barat ke kawasan BNN Cigombong.
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Cigombong menegaskan bahwa langkah ini murni bagian dari program penataan kawasan serentak yang diinstruksikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Ini adalah program penataan kawasan di seluruh kecamatan se-Kabupaten Bogor yang melibatkan seluruh instansi terkait. Kegiatan ini tidak ada kaitannya dengan agenda kunjungan pejabat tinggi negara. Penataan ini dilakukan serentak di berbagai wilayah dan kebetulan waktunya berbarengan dengan agenda nasional," jelas pihak Kecamatan dalam keterangan singkatnya.
Meski pemerintah berdalih penataan dilakukan demi estetika dan ketertiban kawasan, polemik di lapangan hingga kini belum mereda. Masyarakat dan para pedagang berharap agar pemerintah tidak berhenti pada aksi pembongkaran, melainkan segera menghadirkan solusi konkret berupa penyediaan sentra ekonomi yang layak agar mereka tetap dapat bertahan hidup di tengah sulitnya kondisi ekonomi saat ini.
Redaksi : Indra
