Komentar
Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor menilai, pelesiran yang dibungkus bimbingan teknis dinilai merugikan masyarakat dan menghambur-hamburkan anggaran. Bahkan menjadi bancakan oknum-oknum terkait.
Ketua KANNI Kabupaten Bogor Haidy Arsyad mengatakan, program bimbingan teknis yang dipelopori oleh Apdesi Kabupaten merupakan bancakan pihak oknum-oknum tertentu
“Sangat tidak etis, sementara masih banyak pembangunan desa yang belum merata, terlebih anggaran tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kegiatan bimtek di Bali,” ujarnya saat ditemui di wilayah Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Minggu (21/9/2024).
Ia mengatakan, kegiatan tersebut sangatlah tidak etis mengingat saat ini Kabupaten Bogor tengah menghadapi pesta demokrasi jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Pada intinya adalah bahwa banyak desa yang terkuras anggaran dana desa-nya untuk kegiatan yang kurang produktif, yaitu berupa pelaksanaan bimtek ke luar daerah. Apalagi pelatihan peningkatan kapasitas SDM desa hanyalah kegiatan seremonial belaka,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan, pada tahun 2023 kegiatan tersebut telah dilaksanakan. Namun, hasil yang didapat justru tidak begitu efektif oleh masyarakat desa.
“Karena sebelumnya, setiap tahun desa juga mengalokasikan dana untuk bimtek dan study tour, namun hasilnya tak memuaskan,” jelasnya.
Menurutnya, kegiatan semacam itu belum tentu bisa dipertanggung jawabkan baik dari segi hasil maupun efisiensi anggaran.
“Kegiatan Bimtek yang dinilai tidak efektif dan tidak efisien nyatanya diadakan terus berulang setiap tahun dengan memakan biaya yang besar,” tuturnya.
Sementara itu, ia memaparkan, bahwa dakam kegiatan tersebut tidak adanya hasil memuaskan bahkan partisipasi warga dalam perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, masih menjadi masalah serius hingga sampai saat ini.
“Padahal kegiatan bimtek menjadi andalan dinas pemberdayaan masyarakat desa setempat, akan tetapi belum menjadi solusi,” pungkasnya.