Menkeu Purbaya Berupaya Selamatkan 16 Ribu Pegawai Bea Cukai dari Ancaman Pembubaran Presiden
FOKUSUPDATE .COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya komitmen tegas dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Evaluasi ini dilakukan sebagai respons atas perlunya perbaikan performa dan integritas di lingkungan instansi tersebut.
Dalam sebuah sesi bincang-bincang di kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo yang dikutip pada Jumat (3/7/2026), Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden sempat mewacanakan pembubaran DJBC jika tidak menunjukkan perbaikan signifikan dalam waktu satu tahun. Menurut rencana tersebut, fungsi pengawasan komoditas perdagangan akan dialihkan ke lembaga inspeksi independen internasional, Société Générale de Surveillance (SGS).
"Saya baru rapat 8 bulan tapi sudah membaik sedikit karena ancaman presiden jelas. Kalau dalam waktu setahun enggak ada perbaikan, Bea Cukai akan dibubarin diganti sama SGS," ujar Purbaya.
Menyadari dampak sosial yang besar, terutama terhadap nasib sekitar 16.000 pegawai Bea Cukai, Purbaya mengaku telah melakukan pendekatan persuasif kepada Kepala Negara. Ia memohon waktu tambahan selama 12 bulan untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh dan menata ulang struktur tata kelola di hulu.
"Saya bilang Pak Presiden, saya beresin dulu Pak setahun. Ada wacana, oh, sudah diputusin malah. Presiden bilang ganti, bubarkan. Saya ngerayu dia sedikit, 'Pak, setahun ya Pak biar saya beresin dulu'," tambah Menkeu.
Langkah tegas ini merupakan kelanjutan dari upaya pembersihan dan akselerasi performa yang telah dilakukan secara agresif oleh Kementerian Keuangan sejak awal tahun 2026. Pada Februari 2026, Purbaya telah melakukan mutasi besar-besaran terhadap lebih dari 80 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan DJBC.
Perombakan strategis tersebut mencakup penggantian 22 pejabat eselon II di tingkat pusat, peremajaan jajaran Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), serta pergantian Kepala Kantor Pelabuhan di lima gerbang logistik utama nasional, yakni Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, dan Sumatera Utara.
Upaya reformasi birokrasi ini dipicu pula oleh tindakan hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal tahun 2026, yang menetapkan tujuh oknum pegawai internal Kemenkeu—terdiri dari empat pegawai Bea Cukai dan tiga pegawai Pajak—sebagai tersangka kasus hukum.
Melalui langkah-langkah pembenahan ini, Kementerian Keuangan berharap dapat memulihkan kepercayaan publik serta menjaga integritas sistem kepabeanan nasional.
Redaksi : Indra
