Komentar
" Warga mana yang mendukung, justru kami disini mau menyampaikan aspirasi masyarakat yang jadi korban atas kebijakan tersebut," kesal Asep Suhandri perwakilan warga Kecamatan Megamendung.
Untungnya, adu mulut antara Dadang Hengki dan sejumlah perwakilan masyarakat yang sempat memanas, diredam H Mumu yang meminta perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan menjamin bahwa keluhan tersebut akan disampaikan ke Gubernur KDM.
" Silakan sampaikan aspirasi, jangan sampai ada kericuhan dalam menyampaikan aspirasi atau keluhan atas kebijakan yang diambil," kata H Mumu, mencoba melerai agar adu mulut tidak berlanjut.
Asep Suhandri yang belakangan diketahui berasal dari Desa Pasir Angin, menjelaskan, kebijakan KDM yang melarang sopir angkot jurusan Sukasari - Cisarua dan Ciawi - Pasir Muncang menimbulkan dampak langsung terhadap masyarakat. Ia mencontohkan, akibat kebijakan itu warga yang hendak beraktivitas jadi terlantar.
" Banyak calon penumpang yang terlantar, karena angkot tidak beroperasi. Demi kemanusiaan, saya dan rekan-rekan yang lain mengantarkan masyarakat mengunakan motor dan tidak dipungut biaya alias gratis. Kalau Kabid Lalin Pak Dadang menyebut didukung warga, saya tanya warga yang mana?," imbuhnya.
Ditempat yang sama, Pamong Masyarakat Adat Puncak (MAP), Chaidir Rusli mengatakan, kemacetan di kawasan Puncak tidak akan bisa diatasi hanya dengan kebijakan larangan angkot beroperasi saat hari libur dan rekayasa lalulintas yang diterapkan selama berpuluh-puluh yang ujungnya merugikan masyarakat lokal. Ia menilai, penanganan kemacetan Puncak harus diatasi dengan rekayasa infrastruktur.
" Titik atau simpul-simpul kemacetan di kawasan Puncak kan sudah terdeteksi dari dulu. Di Puncak, ada lima titik yang menjadi pemicu terjadinya kemacetan sehingga perlu dilakukan rekayasa infrastruktur di lima titik tersebut," kata Chaidir Rusli.
Ia juga memaparkan, destinasi wisata di kawasan Puncak tidak hanya objek wisata yang berada di pinggir jalan utama tapi juga menyasar di gang kecil sehingga kerap memicu penumpukan kendaraan wisatawan. Artinya, kata dia lagi, perlu perhatian infrastruktur di gang tersebut bukan melarang sopir angkot beroperasi atau kebijakan One Way alias satu arah.
" Sampai kapan One Way akan diberlakukan, jelas merugikan masyarakat lokal. Saat ini, angkot dilarang beroperasi sehingga warga semakin kesulitan dalam beraktifitas," paparnya.
Hal yang sama dilontarkan H Bono tokoh masyarakat dari Kecamatan Caringin. Ia meminta, KDM melakukan kajian mendalam atas kebijakan larangan angkot beroperasi saat akhir pekan dan memperhatikan dampak negatif terhadap masyarakat atas kebijakan yang diambil Gubernur Jabar.
" Saya mengapresiasi KDM atas perhatiannya terhadap masyarakat di Kabupaten Bogor khususnya di wilayah Puncak dan sekitarnya. Kenapa angkot tidak dibagi shit saat akhir pekan, dan kenapa Pemkab Bogor tidak menyediakan transportasi masal misalnya bus gratis agar warga tidak terlantarkan," pintanya.
Sementara itu, Kabid Lalin Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Hengki berdalih, kajian atas dampak terhadap masyarakat lokal terkait kebijakan larangan angot di jalur Puncak beroperasi saat akhir pekan sudah disampaikan. Saat ini, pihaknya hanya menjalankan kebijakan KDM dan berharap kondala yang timbul bisa dicarikan solusinya.
" Dampak itu sudah dibahas, mudah-mudahan segera dicarikan solusi. Saya hanya menjalankan kebijakan saat ini yakni larangan sopir angkot beroperasi," singkatnya.
Redaksi : Indra