HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

Dugaan Masalah Dana Desa Ciburuy Mencuat, Warga Dorong BPD Bertindak soal LPJ APBDS 2025


CIGOMBONG, BOGOR
Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, tengah dilanda gelombang protes warga. Dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa mulai mencuat dan memicu keresahan masyarakat. Warga pun mendesak Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dina Firmansyah, agar segera mengambil langkah tegas terhadap Kepala Desa Ciburuy, Herman, terkait dugaan tidak dibukanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDS) tahun 2025.

Dari ‎Sumber terpercaya (Red) melaporkan bahwa hingga detik ini, Kades Herman belum juga mempublikasikan LPJ APBDS Desa Ciburuy kepada BPD maupun masyarakat. Kondisi ini memicu kecurigaan dan kekecewaan mendalam di kalangan warga yang merasa hak mereka untuk mengetahui pengelolaan anggaran desa telah dirampas.

‎"Laporan pertanggungjawaban Kades kepada BPD dan masyarakat adalah kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2024, khususnya pasal 26 dan 27! Ini bukan masalah sepele, ini tentang transparansi dan akuntabilitas," tegas sumber tersebut dengan nada geram.

‎LPJ Kades merupakan dokumen vital yang memuat rincian pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Tanpa keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa, mustahil tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

‎Tak hanya itu, warga juga menuntut BPD untuk segera memaksa Kades mempublikasikan draf RAPB (Rencana anggaran pendapatan dan belanja )Desa tahun 2026. Dugaan adanya upaya menutup-nutupi informasi ini semakin memperkeruh suasana dan meningkatkan tensi di Desa Ciburuy.

‎Hingga saat ini, Kades Herman belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan serius ini. Warga Ciburuy telah menyatakan tekad untuk terus menyuarakan aspirasi mereka hingga LPJ APBDS 2025 dan draf RAPB Desa 2026 dibuka secara transparan kepada publik. Skandal dana desa ini menjadi ujian berat bagi kredibilitas pemerintah desa dan komitmen terhadap good governance. Akankah kebenaran terungkap?


Posting Komentar