Ketua FKWSB Akan Menempuh Jalur Hukum Terkait Adanya Seseorang yang Menghalangi Tugas Wartawan Globalhukum
6:02:00 PM
Setelah terbit berita tersebut,lalu direktur RSUD sekarwangi dr.gatot menelpon Saudara Hadi,untuk datang kekantor kerjanya dr gatot.
Lalu Hadi pun mendatangi RSUD sekarwangi dengan tujuan bertemu denga. dr.gatot,karena dr.gatot pun punya hak jawab,hak tolak,dan hak somasi terkait pemberitaan Silpa tersebut.
Namun sangat disayangkan ada seseorang yang mengaku dirinya wartawan berinisial H H, sudah lebih awal ada di tempat kerjanya dr.gatot.
Lalu hadi tercengang,pasalnya HH ini mengatakan" kang hadi kita sudah tabayun dan masalah silpa sudah selesai", unhkap HH tersebut yang saat itu sedang berdampingan dengan dr.gatot dan disaksikan oleh beberapa karyawan RSUD sekarwangi.
lalu hadipun bingung kenapa HH ini bisa mengatakan seperti itu, lalu Hadipun dipersilahkan masuk ke ruangan kerja dr.gatot,oleh dr.gatot sendiri.
Namun ketika Hadi ingin komfirmasi terkait adanya dugaan Silpa sebesar 100 miliyar, HH ini selalu menguntit Hadi, dan hadipun beranggapan bahwa HH ini meghalang halangi tugas Hadi tersebut dalam me jalankan tugas jurnalistiknya.
Setelah itu Hadi keluar dari ruangan kerja dr.gatot tetsebut,karena merasa risih bahea HH ini duduk di samping Saudara Hadi.
Dan salah satu karyawan RSUD Sekarwangi membawa amplop yang berisikan uang ,dan karyawan RSUD sekarwangi tersebut meyodorkan amplop tersebut kepada saudara Hadi,namun Hadi tidak mau menerimanya.
Dengan kejadian tersebut Hadi akan mengambil langkah langkah hukum sesuai aturan undang undang pers no 40 tahun 1999 tentang pers,dan undang undang dasar 1945.
Adapun acuan yang rencana akan dilaporkan oleh saudara Hadi yaitu dengan menghalang-halangi tugas wartawan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sanksi pidananya adalah penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pelanggaran ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja menghalangi wartawan dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.Ancaman sanksi: Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.
Tindakan yang termasuk: Larangan meliput, penghapusan data, ancaman kekerasan, dan intimidasi lainnya yang menghambat tugas jurnalistik.
Tujuan UU Pers: Untuk menjamin kemerdekaan pers, yang mencakup hak wartawan untuk mendapatkan, mencari, dan menyebarkan informasi.( **)
