Aksi Damai Petisi 26 di Depan DPRD Kabupaten Bogor: Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Praktik Korupsi
BOGOR — Ribuan massa dari aliansi gabungan aktivis yang tergabung dalam Petisi 26 menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Senin (28/9/2026). Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan mendalam atas lambatnya penanganan hukum dan dugaan praktik korupsi yang merugikan masyarakat dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.
Tuntutan Keras dan Orasi Tokoh Masyarakat
Aksi damai ini dipimpin oleh sejumlah tokoh penggerak, di antaranya Iqbal, Rizwan, Dian Asmara, Subur Yudianto, Indrawan, dan Satir. Dalam orasinya, para perwakilan massa menegaskan bahwa dampak dari praktik korupsi telah dirasakan langsung oleh masyarakat luas, mulai dari sulitnya lapangan pekerjaan hingga meningkatnya angka kemiskinan di bumi Tegar Beriman.
Perwakilan aksi, Iqbal, dalam wawancaranya menyayangkan sikap para wakil rakyat yang dinilai tertutup terhadap aspirasi konstituennya. Massa aksi menyoroti ketidakhadiran seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2024–2029 untuk menemui langsung masyarakat di halaman gedung dewan.
"Jangan tuli dan buta para wakil rakyat di Kabupaten Bogor. Korupsi telah merusak tatanan kehidupan warga dari desa hingga kecamatan," tegas perwakilan aksi dalam orasinya.
Simbolisasi Protes: Sebar Uang Mainan dan Lempar Telur Busuk
Sebagai bentuk kekecewaan moral, massa aksi melakukan aksi teatrikal dengan menyebarkan uang mainan senilai Rp1,5 miliar di depan gerbang kantor DPRD. Aksi ini merepresentasikan besarnya dugaan kerugian akibat pengelolaan anggaran yang tidak transparan serta beban pajak rakyat yang dinilai tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, peserta aksi juga melemparkan telur busuk ke arah lingkungan gedung dewan. Tindakan tersebut menjadi simbol visual bahwa tata kelola pemerintahan daerah sudah tercoreng oleh bau busuk praktik korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Desakan Penegakan Hukum
Petisi 26 menegaskan penolakan mutlak terhadap segala bentuk praktik korupsi dan mendesak aparat penegak hukum untuk bersikap tegas. Massa menuntut agar lembaga berwenang memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor.
Aksi damai ini ditutup dengan pernyataan sikap bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal transparansi serta akuntabilitas pemerintahan demi terwujudnya Kabupaten Bogor yang bersih dari korupsi.
Redaksi
