Rakyat Tercekik, FMBI Gelar Aksi di Istana Bogor: Tolak Kenaikan BBM hingga RUU Polri 2026
BOGOR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Forum Mahasiswa Bergerak Indonesia (FMBI) menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Bogor pada Senin (15/06/2026). Aksi ini merupakan bentuk respons kritis terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional yang dinilai semakin menekan kehidupan masyarakat.
Dalam orasinya, massa aksi membawa sejumlah tuntutan krusial, di antaranya penolakan keras terhadap rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tuntutan audit total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mendesak pemerintah untuk meninjau kembali pengesahan RUU Polri Tahun 2026 demi menyelamatkan iklim demokrasi di Indonesia.
Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Habib Permana, menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini perlu dikaji secara akademis dan kritis. Menurutnya, akumulasi permasalahan ekonomi dan politik menjadi pemicu utama kegelisahan publik.
"Kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius. Mulai dari kebijakan kenaikan harga BBM, implementasi MBG yang perlu dievaluasi total, hingga melemahnya daya beli serta tingginya angka pengangguran. Ditambah lagi dengan pengesahan RUU Polri 2026 yang mengundang tanda tanya besar bagi masa depan demokrasi kita," ujar Habib di sela-sela aksi.
Dampak Ekonomi dan Tanggung Jawab Moral
Mahasiswa menekankan bahwa kenaikan harga BBM memiliki efek domino (multiplier effect) yang luas. Kenaikan biaya operasional distribusi barang dan jasa dinilai akan memicu lonjakan harga kebutuhan pokok, yang pada akhirnya memperburuk inflasi dan semakin menghimpit masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Meskipun pemerintah berdalih bahwa penyesuaian harga BBM dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal, FMBI menilai bahwa kebijakan tersebut tidak relevan dengan kondisi riil masyarakat saat ini.
"Sebagai agent of change, kami memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal pemerintahan. Kebijakan negara harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan justru memberatkan masyarakat yang sudah kesulitan akibat terbatasnya lapangan pekerjaan," tambah Habib.
Menuntut Selamatkan Demokrasi
Selain isu ekonomi, aksi ini juga menyoroti aspek kebebasan sipil dan supremasi hukum. Pengesahan RUU Polri 2026 dinilai oleh mahasiswa sebagai ancaman bagi prinsip-prinsip demokrasi. Aliansi FMBI menegaskan akan terus mengawal tuntutan ini agar aspirasi rakyat benar-benar didengar oleh pengambil kebijakan di tingkat pusat.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan tersebut berjalan dengan tertib. Para mahasiswa berkomitmen untuk terus melakukan konsolidasi hingga tuntutan mereka mendapatkan respons nyata dari pemerintah.
Redaksi: FOKUSUPDATE.COM
