Saat Publik Bertanya: Harta Bupati Bogor Naik, Transparansi Diuji
BOGOR | Munculnya istilah Winston Blower dinilai sebagai sinyal meningkatnya partisipasi publik dalam mengawasi kekayaan pejabat di Kabupaten Bogor. Di sisi lain, fenomena ini juga dapat dibaca sebagai tanda adanya jarak yang kian melebar antara pejabat daerah dengan kalangan aktivis, LSM, serta insan pers.
Isu ini mencuat setelah akun media sosial TikTok @infobogorbarat.id mengunggah informasi terkait kenaikan harta kekayaan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang dilaporkan meningkat sekitar 35 persen hingga mencapai Rp12,6 miliar.
Unggahan tersebut memuat rincian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru milik Rudy Susmanto yang menunjukkan lonjakan signifikan dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan data aplikasi e-LHKPN KPK, total kekayaan bersih Bupati Bogor meningkat Rp3,28 miliar, dari sebelumnya Rp9,3 miliar pada 2024 menjadi Rp12,6 miliar per 31 Desember 2025.
Kenaikan harta tersebut terutama dipengaruhi oleh bertambahnya nilai aset properti berupa tanah dan bangunan yang kini mencapai Rp7,5 miliar atau naik sekitar Rp678,5 juta. Selain itu, pos harta bergerak lainnya mengalami peningkatan paling besar, dari Rp520 juta menjadi Rp2,64 miliar. Faktor lain yang turut mendongkrak kekayaan bersih adalah berkurangnya jumlah utang sebesar Rp452,5 juta, sehingga sisa utang tercatat Rp387,5 juta.
Sementara itu, nilai alat transportasi dan mesin justru mengalami penurunan sekitar Rp274 juta. Penurunan ini disebut akibat penyesuaian nilai penyusutan aset kendaraan.
Data yang disampaikan melalui akun @infobogorbarat.id merupakan informasi publik yang secara rutin dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk transparansi penyelenggara negara. Hingga berita ini diterbitkan, unggahan tersebut terus menuai perhatian masyarakat Bogor yang memantau keterbukaan informasi dan jalannya pemerintahan daerah.
Seorang tokoh dan aktivis antikorupsi Kabupaten Bogor berinisial CH menyoroti perbandingan antara besaran APBD Kabupaten Bogor yang mencapai lebih dari Rp11 triliun dengan total kekayaan pribadi kepala daerah. “Dengan postur APBD di atas Rp10 triliun, apakah kekayaannya memang hanya sebesar itu?” ujarnya, Rabu (28/1).
Di sisi lain, Divisi Humas dan Kelembagaan Forum MAKUMBA RI, Galai Simanupak, SH, mendorong agar informasi ini menjadi perhatian serius dan didalami oleh penyidik KPK. Menurutnya, meningkatnya kepekaan publik terhadap kekayaan pejabat merupakan hal positif dalam demokrasi.
Ia menilai langkah Pemerintah Daerah yang pernah mendatangi KPK untuk meminta pendampingan hukum dapat dimaknai secara politis dalam dua sudut pandang. Pertama, sebagai upaya membangun citra antikorupsi. Kedua, bisa pula ditafsirkan sebagai strategi membentuk opini publik agar terkesan aman dari jerat kasus korupsi, baik melalui OTT maupun proses penyelidikan lainnya.
Galai juga mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawasi pergerakan angka dalam laporan kekayaan pejabat daerah, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas. Ia menyinggung aset para mantan Bupati Bogor berinisial RT, AY, dan IS yang dinilai belum sepenuhnya terpantau, baik selama menjabat maupun setelah tidak lagi menduduki jabatan publik. (**)
